Normalisasi jalan, 250 gubuk di pinggir KBB dibongkar Satpol PP

Merdeka.com - Petugas Satpol PP Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menertibkan ratusan gubuk liar yang berdiri di sepanjang Jalan Inspeksi di Kanal Banjir Barat (KBB), Jakarta Pusat, pagi tadi. Ratusan gubuk tersebut dibongkar lantaran berdiri di atas jalan umum yang mengakibatkan ruas jalan tertutup.

Pantauan merdeka.com, Senin (25/11), pembongkaran sekitar 250 gubuk liar tersebut berjalan dengan lancar. Tidak ada perlawanan dari para penghuni gubuk. Para penghuni terlihat pasrah gubuknya dibongkar oleh petugas.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengatakan, pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan yang sudah lama tertutup gubuk-gubuk tersebut.

"Pembongkaran gubuk liar ini dilakukan untuk pengembalian fungsi jalan yang sudah puluhan tahun tertutup, lantaran banyaknya bangunan liar yang berdiri di atas jalan umum," ujar Kukuh Hadi kepada wartawan, Senin (25/11).

Rencananya setelah pembongkaran ini, lokasi tersebut akan dinormalisasi. Tidak ada uang kerohiman terhadap warga yang menempati gubuk tersebut.

Langkah yang sangat baik telah dilakukan Pemprov DKI dalam menciptakan kota yang lebih baik, namun kita harus melihat dampak yang akan terjadi kepada para penghuni gubuk. Apakah mereka akan mendapatkan tempat tinggal atau tidak, seharusnya Pemprov DKI memikirkan hal itu. Alangkah baiknya jika para penghuni gubuk dibantu mencari tempat tinggal.

Wadirlantas : Perlu Ide Gila Menuntaskan Kemacetan Jakarta


Foto: Okezone


JAKARTA - Pekerjaan rumah penuntasan kemacetan Ibu Kota Jakarta yang tak pernah usai perlu dibenahi dengan ide gila. Ketika polisi selalu disalahkan dengan kemacetan, Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Sambodo Purnomo, merasa hal itu tidak fair.

Dia mengibaratkan kemacetan Jakarta seperti banjir di kamar mandi akibat kucuran dari kran air yang menyumbat lantai hingga terjadi air meluber.
"Polisi ibarat tukang sapu. Kalau kran airnya tidak dimatikan maka banjir kamar mandi itu tidak akan pernah berhenti. Seharusnya cara paling tepat mematikan kran air itu,” kata Sambodo, Rabu (13/11/2013).

Sambodo mengatakan, penyebab kemacetan yaitu pertumbuhan kendaaraan yang besar dan tidak pernah dipikirkan solusinya. "Selalu permasalahan diletakkan kepada polisi. Padahal kami tidak pernah terlibat di hulu,” terangnya.

Secara pribadi dirinya menegaskan, cara terbaik yakni adanya moratorium penambahan jumlah kendaraan di Jakarta.

"Ada lagi misalnya pembatasan usia pakai kendaraan lima tahun atau sepulug tahun. Selama kendaraaan pribadi itu lebih efisien dibandingkan kendaraan umum maka tidak mungkin orang mau pindah," tuturnya.

“Jadi sebenarnya konsep kota modern untuk Jakarta adalah parkir yang mahal. Masuk Jalan Sudirman-Thamrin bayar, pajak kendaraan dipermahal. Otomatis dia akan memarkir kendaraan pribadinya dan beralih memakai kendaraan umum,” ungkap Sambodo.

Namun, pendapat yang dia lontarkan bukan atas nama institusi Kepolisian. "Kalau saya bilang misalnya bahan bakar atau parkir itu dibuat mahal, nanti malah polisi yang kena dampak dan dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Tapi seharusnya memang harus ada ide gila semacam itu,” pungkasnya.

Menurut saya apa yang dikatakan Wardilantas mengenai ide-ide untuk menuntaskan kemacetan di Jakarta cukup masuk akal, dimana setiap masyarakat masih menganggap setiap kebijakan yang dilakukan sebelumnya selalu memberatkan kehidupan masyarakat. Memang diperlukan ide "gila" untuk dapat memeberantas kemacetan di Jakarta. Hanya saja tinggal bagaimana masyarakat bisa atau tidak bisa menerima ide tersebut nantinya.

TNI-Polri Bantu KAI Laksanakan Operasi Tertib


Jakarta, Aktual.co. Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT KAI) dibantu TNI dan Polri menggelar operasi tertib guna mewujudkan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan dalam angkutan kereta api.

"Operasi tertib ini dilaksanakan serentak di seluruh daerah operasi (daop) PT KAI untuk semua stasiun dan rangkaian kereta api mulai tanggal 1 November 2013," kata Manajer Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto, Surono, di Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (4/11).

 Menurut dia, sasaran utama dari pelaksanaan operasi tertib, yakni pedagang asongan, pengamen, pengemis, gelandangan, dan penumpang gelap yang berada di stasiun maupun kereta api.
Ia mengatakan bahwa keberadaan pedagang asongan, pengamen, pengemis, dan gelandangan selama ini dinilai mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keamanan penumpang yang ada.

 "Dalam rangka melaksanakan operasi tertib ini, PT KAI Daop 5 Purwokerto dibantu sekitar personel Polri dan TNI di samping petugas dari internal PT KAI sendiri. Mereka dibagi dalam 'group mobile' (regu bergerak, red.) yang mengikuti perjalanan kereta api dan petugas penertiban stasioner di setiap stasiun," tuturnya.

Lebih lanjut, Surono mengatakan bahwa tim penertiban PT KAI Daop 5 Purwokerto dalam melaksanakan operasi berkoordinasi dan bekerja sama dengan tim penertiban dari Daop lain yang secara serentak juga melaksanakan kegiatan yang sama secara lintas Daop.

Menurut dia, keterlibatan personel Polri dan TNI dalam pelaksanaan operasi tertib karena saat ini telah terjalin kerja sama antara PT KAI dan TNI serta Polri, salah satunya dalam pengamanan terhadap operasional kereta api serta penertiban dan pengamanan aset-aset PT KAI.

"Operasi tertib ini dilaksanakan karena masih banyaknya komplain dari penumpang tentang adanya pedagang asongan yang tetap nekat berjualan dalam kereta api meskipun hal ini adalah larangan. Keberadaan mereka (pedagang asongan, red.) dikeluhkan penumpang karena sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan," lanjutnya.

Dia mengharapkan dengan pelaksanaan operasi tertib ini, seluruh stasiun dan kereta api yang melintas akan bisa benar-benar steril dan bebas dari keberadaan pedagang asongan, gelandangan, pengamen, dan pengemis.

Dengan demikian, kata dia, kenyamanan dan keamanan penumpang lebih terjamin.

Menurut saya adanya operasi gabungan ini sangat bermanfaat bagi para penumpang kereta api, namun tentu dengan adanya operasi ini para pedagang asongan akan kehilangan lapak berjualan mereka sehingga mengakibatkan mereka mengalami kerugian dan kebingungan ingin berjualan dimana mereka. Oleh karena itu, sebaiknya PT KAI menyediakan lapak berjualan agar mereka tidak mengganggu penumpang seperti sebelumnya.