Budayawan Ridwan Saidi menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk merazia topeng monyet. Pria yang akrab disapa Babe ini mempertanyakan tindakan Jokowi dalam menyasar topeng monyet, padahal mantan wali kota Solo itu dekat dengan rakyat kecil.
"Hari demi hari disorot rakyat, dan kenapa dia sekarang sasar topeng monyet. Lah dulu dia tidur sama gembel, kok sekarang gembel diudak-udak," ujar Ridwan usai acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).
Menurut Ridwan, PDI Perjuangan melakukan dengan menitikberatkan kepada Jokowi sebab kepopulerannya justru menggeser keberadaan dan posisi Megawati sebagai pemimpin partai berlambang banteng itu.
"PDIP pertaruhkan popularitas partainya ke Jokowi, tidak pada Ibu Mega. Lampu merah dan dia krisis kalau terus mainkan isu Jokowi," kata dia.
Dia menuturkan, jika Jokowi hilang kepopulerannya atau berbuat kesalahan maka PDIP menanggung juga. Sebab kini PDIP amat erat citra dan kaitannya dengan Jokowi. Hal inilah yang akan dimanfaatkan oleh lawan dan partai politik lain.
"Semua partai ambil keuntungan, ada 12 partai, yang 11 coba memanfaatkan soal ini. Suara PDIP bisa ke Golkar, Nasdem, Hanura, Gerindra juga bisa," ujar Ridwan.
Menurut saya keputusan Jokowi dalam merazia topeng monyet itu salah, itu sama saja mematikan usaha rakyat tanpa mengganti pekerjaannya. Topeng monyet sudah menjadi budaya di masyarakat Indonesia sejak lama, sangat disayangkan apabila kita tidak dapat melihat atraksi-atraksi dari kepintaran monyet-monyet itu jika Jokowi masih tetap ingin melakukan niatnya merazia topeng monyet khususnya di daerah DKI Jakarta.

Sumber Dari Sini 

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak delapan juta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) membutuhkan penanganan serius, demikian menurut data Kementerian Sosial.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan pemerintah membutuhkan bantuan dari semua pihak untuk menangani PMKS yang mencakup 1,8 juta penduduk lanjut usia terlantar; 3,8 juta orang dengan kecacatan, 230 ribu anak jalanan, serta empat juta penyalahguna narkoba.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, ia mengatakan penanganan penyandang masalah sosial tidak selesai dengan menempatkan mereka di panti-panti sosial atau panti jompo. Sebagian penyandang masalah sosial juga membutuhkan bantuan pendampingan dan pembinaan.

Ia menjelaskan, pemerintah sudah menerapkan beberapa program untuk menangani masalah sosial antara lain berupa pemberian asuransi bagi penduduk lanjut usia terlantas, bantuan usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat, tabungan sekolah bagi anak jalanan, dan bantuan untuk kelompok usaha bersama.

"Berbagai program tersebut, sudah berjalan sebagai upaya untuk akselerasi pananganan PMKS yang bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk peran serta pemda setempat," katanya.

Pemerintah, ia melanjutkan, masih membutuhkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat melalui lembaga kesejahteraan sosial untuk menangani permasalahan sosial di daerah.

Dia juga berharap pelaku usaha ikut mendukung upaya penanganan masalah sosial. "Bagaimana pun, apalah artinya sukses di bidang bisnis kalau tidak dibarengi dengan investasi sosial," demikian Menteri Sosial.

Langkah pemerintah dalam memerangi permasalahan sosial di Indonesia sudah baik, namun masih harus diperhatikan lagi soal siapa yang menerima dan siapa yang harus menerima agar tepat sasaran. Peran masyarakat yang berada juga sangat di butuhkan agar keadaan sosial tiap keluarga di Indonesia dapat teratasi dengan baik.

Sumber Dari Sini

 
JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengakui pembangunan Mass Rapit Transit (MRT) di DKI Jakarta akan berimbas pada lalu lintas.

Jokowi mengakui akan terjadi kemacetan lalu lintas dalam proses pembangunan jalur MRT di Jakarta.

"Pasti macet. Nanti pengaturan udah disimulasi oleh Dishub dan diarahkan kemana. Tapi memang itulah konsekuensi keputusan membngun MRT dan monorel. Bagaimana mengelola semua agar baik," terang Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/10/2013).
Jokowi pun berharap pembangunan MRT agar bisa segera diselesaikan agar imbas dari pembangunan tidak berkepanjangan.

"Saya maunya semua cepat. Tapi urusan imbas ke masyarakat itu, itu urusan PT MRT. Saya enggak mau handle semua. Keenakan semua nanti dinas-dinas, BUMD-BUMD, swasta." jelas Jokowi.
Seperti diketahui, ground breaking untuk pembangunan MRT akan segera dilakukan pada bulan ini. Pembangunan MRT ini dikhawatirkan akan menambah kemacetan lalu lintas lantaran diperlukan adanya alat berat yang masuk ke tengah kota.

Proyek ini sangat bagus tapi harus memikirkan secara detail dampak-dampak yang akan terjadi dalam masa pembangunannya, dalam pembangunan proyek ini sudah pasti akan terjadi peningkatan jumlah kemacetan di Jakarta karena banyaknya alat berat yang akan turun ke jalan. Jadi tinggal bagaimana pemerintah memaksimalkan proyek yang menurut saya baik untuk mengatasi kemacetan ini, bukan malah menambah kemacetan seperti yang ditakutkan banyak pihak.

Sumber Dari Sini