Merdeka.com - Petugas Satpol PP Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menertibkan ratusan gubuk liar yang berdiri di sepanjang Jalan Inspeksi di Kanal Banjir Barat (KBB), Jakarta Pusat, pagi tadi. Ratusan gubuk tersebut dibongkar lantaran berdiri di atas jalan umum yang mengakibatkan ruas jalan tertutup.

Pantauan merdeka.com, Senin (25/11), pembongkaran sekitar 250 gubuk liar tersebut berjalan dengan lancar. Tidak ada perlawanan dari para penghuni gubuk. Para penghuni terlihat pasrah gubuknya dibongkar oleh petugas.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengatakan, pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan yang sudah lama tertutup gubuk-gubuk tersebut.

"Pembongkaran gubuk liar ini dilakukan untuk pengembalian fungsi jalan yang sudah puluhan tahun tertutup, lantaran banyaknya bangunan liar yang berdiri di atas jalan umum," ujar Kukuh Hadi kepada wartawan, Senin (25/11).

Rencananya setelah pembongkaran ini, lokasi tersebut akan dinormalisasi. Tidak ada uang kerohiman terhadap warga yang menempati gubuk tersebut.

Langkah yang sangat baik telah dilakukan Pemprov DKI dalam menciptakan kota yang lebih baik, namun kita harus melihat dampak yang akan terjadi kepada para penghuni gubuk. Apakah mereka akan mendapatkan tempat tinggal atau tidak, seharusnya Pemprov DKI memikirkan hal itu. Alangkah baiknya jika para penghuni gubuk dibantu mencari tempat tinggal.

Sumber Dari Sini

JAKARTA - Pekerjaan rumah penuntasan kemacetan Ibu Kota Jakarta yang tak pernah usai perlu dibenahi dengan ide gila. Ketika polisi selalu disalahkan dengan kemacetan, Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Sambodo Purnomo, merasa hal itu tidak fair.

Dia mengibaratkan kemacetan Jakarta seperti banjir di kamar mandi akibat kucuran dari kran air yang menyumbat lantai hingga terjadi air meluber.
"Polisi ibarat tukang sapu. Kalau kran airnya tidak dimatikan maka banjir kamar mandi itu tidak akan pernah berhenti. Seharusnya cara paling tepat mematikan kran air itu,” kata Sambodo, Rabu (13/11/2013).

Sambodo mengatakan, penyebab kemacetan yaitu pertumbuhan kendaaraan yang besar dan tidak pernah dipikirkan solusinya. "Selalu permasalahan diletakkan kepada polisi. Padahal kami tidak pernah terlibat di hulu,” terangnya.

Secara pribadi dirinya menegaskan, cara terbaik yakni adanya moratorium penambahan jumlah kendaraan di Jakarta.

"Ada lagi misalnya pembatasan usia pakai kendaraan lima tahun atau sepulug tahun. Selama kendaraaan pribadi itu lebih efisien dibandingkan kendaraan umum maka tidak mungkin orang mau pindah," tuturnya.

“Jadi sebenarnya konsep kota modern untuk Jakarta adalah parkir yang mahal. Masuk Jalan Sudirman-Thamrin bayar, pajak kendaraan dipermahal. Otomatis dia akan memarkir kendaraan pribadinya dan beralih memakai kendaraan umum,” ungkap Sambodo.

Namun, pendapat yang dia lontarkan bukan atas nama institusi Kepolisian. "Kalau saya bilang misalnya bahan bakar atau parkir itu dibuat mahal, nanti malah polisi yang kena dampak dan dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Tapi seharusnya memang harus ada ide gila semacam itu,” pungkasnya.

Menurut saya apa yang dikatakan Wardilantas mengenai ide-ide untuk menuntaskan kemacetan di Jakarta cukup masuk akal, dimana setiap masyarakat masih menganggap setiap kebijakan yang dilakukan sebelumnya selalu memberatkan kehidupan masyarakat. Memang diperlukan ide "gila" untuk dapat memeberantas kemacetan di Jakarta. Hanya saja tinggal bagaimana masyarakat bisa atau tidak bisa menerima ide tersebut nantinya.

Sumber Dari Sini

Jakarta, Aktual.co. Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT KAI) dibantu TNI dan Polri menggelar operasi tertib guna mewujudkan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan dalam angkutan kereta api.

"Operasi tertib ini dilaksanakan serentak di seluruh daerah operasi (daop) PT KAI untuk semua stasiun dan rangkaian kereta api mulai tanggal 1 November 2013," kata Manajer Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto, Surono, di Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (4/11).

 Menurut dia, sasaran utama dari pelaksanaan operasi tertib, yakni pedagang asongan, pengamen, pengemis, gelandangan, dan penumpang gelap yang berada di stasiun maupun kereta api.
Ia mengatakan bahwa keberadaan pedagang asongan, pengamen, pengemis, dan gelandangan selama ini dinilai mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keamanan penumpang yang ada.

 "Dalam rangka melaksanakan operasi tertib ini, PT KAI Daop 5 Purwokerto dibantu sekitar personel Polri dan TNI di samping petugas dari internal PT KAI sendiri. Mereka dibagi dalam 'group mobile' (regu bergerak, red.) yang mengikuti perjalanan kereta api dan petugas penertiban stasioner di setiap stasiun," tuturnya.

Lebih lanjut, Surono mengatakan bahwa tim penertiban PT KAI Daop 5 Purwokerto dalam melaksanakan operasi berkoordinasi dan bekerja sama dengan tim penertiban dari Daop lain yang secara serentak juga melaksanakan kegiatan yang sama secara lintas Daop.

Menurut dia, keterlibatan personel Polri dan TNI dalam pelaksanaan operasi tertib karena saat ini telah terjalin kerja sama antara PT KAI dan TNI serta Polri, salah satunya dalam pengamanan terhadap operasional kereta api serta penertiban dan pengamanan aset-aset PT KAI.

"Operasi tertib ini dilaksanakan karena masih banyaknya komplain dari penumpang tentang adanya pedagang asongan yang tetap nekat berjualan dalam kereta api meskipun hal ini adalah larangan. Keberadaan mereka (pedagang asongan, red.) dikeluhkan penumpang karena sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan," lanjutnya.

Dia mengharapkan dengan pelaksanaan operasi tertib ini, seluruh stasiun dan kereta api yang melintas akan bisa benar-benar steril dan bebas dari keberadaan pedagang asongan, gelandangan, pengamen, dan pengemis.

Dengan demikian, kata dia, kenyamanan dan keamanan penumpang lebih terjamin.

Menurut saya adanya operasi gabungan ini sangat bermanfaat bagi para penumpang kereta api, namun tentu dengan adanya operasi ini para pedagang asongan akan kehilangan lapak berjualan mereka sehingga mengakibatkan mereka mengalami kerugian dan kebingungan ingin berjualan dimana mereka. Oleh karena itu, sebaiknya PT KAI menyediakan lapak berjualan agar mereka tidak mengganggu penumpang seperti sebelumnya.  

Sumber Dari Sini

Budayawan Ridwan Saidi menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk merazia topeng monyet. Pria yang akrab disapa Babe ini mempertanyakan tindakan Jokowi dalam menyasar topeng monyet, padahal mantan wali kota Solo itu dekat dengan rakyat kecil.
"Hari demi hari disorot rakyat, dan kenapa dia sekarang sasar topeng monyet. Lah dulu dia tidur sama gembel, kok sekarang gembel diudak-udak," ujar Ridwan usai acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).
Menurut Ridwan, PDI Perjuangan melakukan dengan menitikberatkan kepada Jokowi sebab kepopulerannya justru menggeser keberadaan dan posisi Megawati sebagai pemimpin partai berlambang banteng itu.
"PDIP pertaruhkan popularitas partainya ke Jokowi, tidak pada Ibu Mega. Lampu merah dan dia krisis kalau terus mainkan isu Jokowi," kata dia.
Dia menuturkan, jika Jokowi hilang kepopulerannya atau berbuat kesalahan maka PDIP menanggung juga. Sebab kini PDIP amat erat citra dan kaitannya dengan Jokowi. Hal inilah yang akan dimanfaatkan oleh lawan dan partai politik lain.
"Semua partai ambil keuntungan, ada 12 partai, yang 11 coba memanfaatkan soal ini. Suara PDIP bisa ke Golkar, Nasdem, Hanura, Gerindra juga bisa," ujar Ridwan.
Menurut saya keputusan Jokowi dalam merazia topeng monyet itu salah, itu sama saja mematikan usaha rakyat tanpa mengganti pekerjaannya. Topeng monyet sudah menjadi budaya di masyarakat Indonesia sejak lama, sangat disayangkan apabila kita tidak dapat melihat atraksi-atraksi dari kepintaran monyet-monyet itu jika Jokowi masih tetap ingin melakukan niatnya merazia topeng monyet khususnya di daerah DKI Jakarta.

Sumber Dari Sini 

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak delapan juta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) membutuhkan penanganan serius, demikian menurut data Kementerian Sosial.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan pemerintah membutuhkan bantuan dari semua pihak untuk menangani PMKS yang mencakup 1,8 juta penduduk lanjut usia terlantar; 3,8 juta orang dengan kecacatan, 230 ribu anak jalanan, serta empat juta penyalahguna narkoba.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, ia mengatakan penanganan penyandang masalah sosial tidak selesai dengan menempatkan mereka di panti-panti sosial atau panti jompo. Sebagian penyandang masalah sosial juga membutuhkan bantuan pendampingan dan pembinaan.

Ia menjelaskan, pemerintah sudah menerapkan beberapa program untuk menangani masalah sosial antara lain berupa pemberian asuransi bagi penduduk lanjut usia terlantas, bantuan usaha ekonomi produktif bagi penyandang cacat, tabungan sekolah bagi anak jalanan, dan bantuan untuk kelompok usaha bersama.

"Berbagai program tersebut, sudah berjalan sebagai upaya untuk akselerasi pananganan PMKS yang bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk peran serta pemda setempat," katanya.

Pemerintah, ia melanjutkan, masih membutuhkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat melalui lembaga kesejahteraan sosial untuk menangani permasalahan sosial di daerah.

Dia juga berharap pelaku usaha ikut mendukung upaya penanganan masalah sosial. "Bagaimana pun, apalah artinya sukses di bidang bisnis kalau tidak dibarengi dengan investasi sosial," demikian Menteri Sosial.

Langkah pemerintah dalam memerangi permasalahan sosial di Indonesia sudah baik, namun masih harus diperhatikan lagi soal siapa yang menerima dan siapa yang harus menerima agar tepat sasaran. Peran masyarakat yang berada juga sangat di butuhkan agar keadaan sosial tiap keluarga di Indonesia dapat teratasi dengan baik.

Sumber Dari Sini

 
JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengakui pembangunan Mass Rapit Transit (MRT) di DKI Jakarta akan berimbas pada lalu lintas.

Jokowi mengakui akan terjadi kemacetan lalu lintas dalam proses pembangunan jalur MRT di Jakarta.

"Pasti macet. Nanti pengaturan udah disimulasi oleh Dishub dan diarahkan kemana. Tapi memang itulah konsekuensi keputusan membngun MRT dan monorel. Bagaimana mengelola semua agar baik," terang Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/10/2013).
Jokowi pun berharap pembangunan MRT agar bisa segera diselesaikan agar imbas dari pembangunan tidak berkepanjangan.

"Saya maunya semua cepat. Tapi urusan imbas ke masyarakat itu, itu urusan PT MRT. Saya enggak mau handle semua. Keenakan semua nanti dinas-dinas, BUMD-BUMD, swasta." jelas Jokowi.
Seperti diketahui, ground breaking untuk pembangunan MRT akan segera dilakukan pada bulan ini. Pembangunan MRT ini dikhawatirkan akan menambah kemacetan lalu lintas lantaran diperlukan adanya alat berat yang masuk ke tengah kota.

Proyek ini sangat bagus tapi harus memikirkan secara detail dampak-dampak yang akan terjadi dalam masa pembangunannya, dalam pembangunan proyek ini sudah pasti akan terjadi peningkatan jumlah kemacetan di Jakarta karena banyaknya alat berat yang akan turun ke jalan. Jadi tinggal bagaimana pemerintah memaksimalkan proyek yang menurut saya baik untuk mengatasi kemacetan ini, bukan malah menambah kemacetan seperti yang ditakutkan banyak pihak.

Sumber Dari Sini

Kali ini saya akan membahas artikel mengenai masalah sosial yang terdapat di negara kita Indonesia. Tidak dapat di pungkiri lagi bahwa dewasa ini masalah sosial sudah seperti “hantu” untuk Indonesia. Bagaimana tidak, hampir semua golongan manusia ( anak-anak, remaja, dewasa ) memiliki masalah ini. Oleh karena itu, saya ingin memberikan beberapa contoh masalah sosial yang kini terdapat di Indonesia khususnya remaja :
Penggunaan Narkoba
Contoh masalah sosial di masyarakat yang satuini, sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Karena kini narkoba bukan orang dewasa lagi yang mendominasi penggunaannya, tapi para remaja yang kini mendominasi. Banyak hal yang dapat membuat para remaja ini terjerumus ke dalam lembah hitam narkoba, contohnya yang paling sering kita dengar adalah pergaulan bebas antar remaja. Mereka tidak tahu jika narkoba yang sering mereka dengar memiliki banyak sekali dampak negatif bagi kehidupannya, orang yang sudah menggunakan narkoba pasti akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkannya kembali atau yang sering kita sebut “ketagihan”.
Anak Jalanan
Masyarakattentusepakatjikaanakjalanantelahmenjadimasalahsosial di kehidupanbermasyarakat. Anakjalananadalahcerminandariketidakmampuan dan ketidakberdayaan pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Anak jalanan dapat dikatakan aspek pendukung meningkatnya penggunaan narkoba di Indonesia saat ini, karena anak jalanan sangat dekat dengan dunia yang bebas, dunia dimana narkoba sangat mudah dijumpai. Walaupun tidak setiap anak jalanan menggunakan narkoba, tapi sudah sepantasnya pemerintah waspada terhadap pergaulan di sekitar anak jalanan ini. Agar negara kita dapat melahirkan putra putri yang nantinya akan membanggakan Indonesia.
Pergaulan Bebas
Satu lagi contoh permasalahan sosial yang dapat kita temui di Indonesia. Pergaulan bebas memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan Narkoba dan Anak jalanan. Jatidiri remaja di Indonesia kini mencapai level yang cukup mengkhawatirkan, pergaulan yang bebas memaksa mereka mengikuti arus kehidupan yang negatif. Banyak contoh pergaulan bebas yang kini dialami para pemuda Indonesia, merokok, minum minuman keras, narkoba, seks bebas merupakan contoh dari pergaulan bebas itu sendiri. Sudah sepantasnya jika para pemuda kita sadar akan perannya dalam membangun bangsa ini agar lebih maju, bukan sebaliknya.
Itulah sedikit informasi tentang bagaimana permasalahan sosial yang ada di Indonesia saat ini khususnya para kaum pemuda, ketiga contoh diatas memiliki keterkaitan yang sangat kuat untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Maka, sudah sepantasnya untuk kita para pemuda memperbaiki Citra pemuda Indonesia menjadi yang lebih baik.






Semoga bermaanfaat.
Terima Kasih.

Rinaldy Meinaki 19117344 1KA 02